Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Pemalang, Dr.H. Junaedi menginginkan Tatang Kirana sebagai Ketua DPRD Kab. Pemalang yang dilantik beberapa hari lalu, harus bisa mengkritisi kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Pemalang yang tidak berpihak pada rakyat, Kamis (3/6/2021).
Keinginan tersebut disampaikan mengingat PDI Perjuangan Kab. Pemalang tidak lagi di pemerintahan lagi atau bisa dikatakan pada posisi oposisi namun yang konstruktif.
“Selain melaksanakan tugas kedewanan, diharapkan juga mampu melaksanakan tugas-tugas intruksi dari Partai. Nantinya sebagai mitra DPRD dan Pemerintah Daerah yang akan menentukan arah kebijakan sebagaimana arahan dari Partai,” kata H. Junaedi.
Lebih lanjut, H. Junaedi menjelaskan bahwa yang dimaksud tugas-tugas Partai adalah menyerap aspirasi masyarakat atau wong cilik. “PDI Perjuangan adalah Partainya wong cilik atau Partai masyarakat, sehingga kebijakan dari tingkat pusat, provinsi, dan daerah manakala itu berpihak pada rakyat, maka harus didukung full. Namun jika sebaliknya (tidak berpihak pada rakyat), maka harus mengambil sikap kritis dan Ketua DPRD harus kritisi kebijakan,” tambah H. Junaedi.
Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap, amanat yang telah dibebankan kepada Tatang Kirana bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pengalaman menjadi Anggota DPRD Kab. Pemalang selama 2 periode dan pernah menjadi Ketua Fraksi merupakan modal utama yang dimilikki oleh Tatang Kirana.
“Sekali lagi, bahwa jabatan Ketua DPRD adalah petugas Partai (untuk berpihak pada wong cilik) yang diberi amanat Partai sesuai undang-undang,” pungkasnya.
