Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia Laksamana Madya TNI Dr Amarulla Octavian menyerukan budaya damai pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.
Dalam webinar Hari Perdamaian Internasional tersebut ia mengatakan bahwa pilkada menjadi isu yang rentan karena banyaknya konflik yang muncul baik di antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemangku kepentingan.
“Terlebih pilkada kali ini terjadi di tenagh pandemi Covid-19, potensi itu terlebih terkait pada politisasi penanganan dampak Covid-19. Dampaknya seringkali lintas sektoral dan merugikan banyak pihak,” kata Octavian.
Webinar tersebut menganalisa potensi konflik dan resolusi konflik pada saat pelaksanaan pilkada serentak 2020. Dalam kesempatan tersebut, hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, dan peneliti LIPI Dr Adriana Elisabeth yang juga menjadi pembicara.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pilkada serentak penyelanggara pemilu, pemerintah dan masyarakat harus betul-betul memahami Batasan menyeluruh sehingga pilkada bisa dilaksanakan dengan baik.
“kita mencatat sejauh ini sudah ada 51 calon kepala daerah yang sudah mendapat sanksi teguran bahkan sudah disiapkan sanksi pembatalan calon jika melakukan pelanggaran lebih jauh,”kata Octavian.
Di perayaan Hari Perdamaian Dunia tahun ini, PBB telah menetapkan “shaping peace together” sebagai temanya. Tema tersebut fokus pada pentingnya Kerjasama, menciptakan perdamaian di tengah pandemi dan Bersama-sama menekan serta melawan penyebaran Covid-19 sehingga seluruh aktivitas di dunia bisa Kembali dilaksanakan termasuk Pilkada.
Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan Laksamana Muda TNI Dr Siswo Hadi Sumantri membacakan ikrar perdamaian dalam Hari Perdamaian Dunia
“World Peace Day diperingati dalam suasana pandemic sebagai bencana global yang merenggut juttaan nyawa. Covid-19 menjadi musuh Bersama masyarakat dunia, untuk itu kita perlu Bersatu padu menghadapi pandemic, sebarkan kasih sayang, perdamaian, solidaritas dan menolak Tindakan diskriminasi,” ujarnya
Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa deklarasi perdamaian yang disampaikan Unhan sangat relevan dan wajib disosialisasikan.
“deklarasi itu mengungkapkan komitmen untuk membangun budaya damai, anti kekerasan dan anti diskriminasi serta kesiapsediaan Indonesia untuk aktif melibatkan diri dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia,” ujarnya.
