Anggota Fraksi PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus dilakukan secara ketat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas dalam mengawasi dan menerapkan aturan agar angka penyebaran Covid-19 tidak lagi melonjak.
“Bila ketidaktegasan merupakan penyebab gagalnya PSBB transisi, maka hal tersebut jangan sampai terulang di PSBB ketat. Masyarakat lebih susah disuruh patuh sekarang, mungkin kejenuhan ikut berpengaruh,” ucap Gilbert
Banyak masyarakat yang tertular salah satunya karena tidak disiplin dan tidak ada tindakan yang tegas dari Pemprov DKI. Apalagi saat ini muncul klaster-klaster seperti klaster keluarga.
“Penyebaran utama adalah di rumah (karena semua melepas masker di rumah), dan di lokasi tertentu di mana masyarakat tidak patuh. Mereka kumpul-kumpul di jalan sempit atau gang, pasar tradisionil dan angkutan umum swasta,” kata dia.
Lebih lanjut, ia pun meminta agar Pemprov DKI melarang tegas warga untuk berkumpul, terutama di jalan sempit hingga menyebabkan kerumunan di berbagai tempat.
“Pasar diawasi ketat agar patuh terhadap protokol, juga angkutan umum dan kantor. Ketegasan ini muncul misalnya dari supervisi mendadak ke pemukiman dan kantor, juga di jalan sempit. Angkutan umum dan pasar harus diawasi serius selama beroperasi. Libatkan TNI (Darat, Laut dan Udara) dan Polri. Pengurus RT dan RW wajib bertanggungjawab,” ujar Gilbert.
Bahkan Gilbert menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menerapkan jam malam seperti Depok dan Bogor. Diketahui, PSBB akan kembali diterapkan mulai 14 September 2020 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.
Bahkan Gilbert menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menerapkan jam malam seperti Depok dan Bogor. Diketahui, PSBB akan kembali diterapkan mulai 14 September 2020 mendatang.
