Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk menggalakkan gerakan budaya antikorupsi ditengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu disadarkan bahwa perilaku korupsi selain melanggar hukum, itu juga melanggar norma dan kepatutan.
“Masyarakat harus tahu apa itu korupsi. Kita semua tahu apa itu gratifikasi. Masyarakat harus menjadi bagian untuk mencegah korupsi, antikorupsi kepantasan dan kepatutan yang harus menjadi budaya,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, perbuatan korupsi dan gratifikasi perlu juga diberi pemahaman, tidak melulu soal hukuman penjara. Ada hal lain yang harus memberatkan agar para koruptor, penerima dan pemberi suap malu jika ingin berbuat.
“Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara, takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga kepada tetangga dan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, kepada neraka,” ujarnya.
Bukan hanya itu saja, ia pun mengajak agar semua elemen masyarakat termasuk tokoh agama, institusi pendiidikan dan kesenian ikut mengkampanyekan hal tersebut.
“Dengan keteladanan kita semua dengan perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi saya yakin Insya Allah masyarakat akan menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini. Saya akan terus mengikuti aksi pencegahan korupsi dari waktu ke waktu,” kata dia.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2020 lalu, Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi. Menurut Jokowi, dalam pemberantasan korupsi, upaya pencegahan melalui sistem tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar,” ujar Presiden.
