Ketua DPP PDI Perjuangan Hamka Haq mengingatkan bahwa akademisi dan politisi bertanggung jawab untuk mengenalkan para tokoh pendiri bangsa kepada generasi muda, terutama untuk generasi milenial.
“Kita sebagai akademisi dan politisi seharusnya merasa bertanggung jawab untuk memperkenalkan para tokoh pendiri negara ini pada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, generasi milenial, agar lebih mencintai Tanah Air dan negaranya,” kata Hamka Haq
Dengan mengenalkan para tokoh tersebut, generasi milenial termotivasi dan meneladani para tokoh bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka, KH Agus Salim dan seterusnya.
Hamka menilai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini telah banyak tergerus oleh ulah masyarakat sendiri seperti maraknya aksi toleransi yang mengatasnamakan agama yang menggerus nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Nilai Persatuan Indonesia tergerus dengan semakin kuatnya rasa kedaerahan dan kesukuan di kalangan masyarakat, khususnya dalam konteks pilkada,” ujarnya.
Bukan hanya itu saja, nilai Persatuan Indonesia juga dinilai sudah tergerus dalam konteks kehidupan bernegara sejak era reformasi yang ditandai tiga hal.
Pertama, terhapusnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seiring kedudukan MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara.
Kedua, berlakunya sistem pemilihan langsung, baik pemilihan presiden dan wakil presiden hingga pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketiga, terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah.
Akibatnya, lahirlah pemimpin daerah dan pemimpin bangsa tanpa pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena tidak lagi GBHN.
“Visi misi gubernur tidak sama dengan presiden, demikian juga visi misi bupati dan wali kota tidak sama dengan gubernur dan presiden,” katanya pula.
Maka dari itu, Hamka berpendapat sudah saatnya MPR kembali memperoleh haknya menyusun GBHN dan DPR segera mengesahkan UU untuk memperkuat kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
