Pemerintah rencanakan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 796,3 triliun pada tahun dapan.
Menurut Presiden Jokowi, melalui anggaran tersebut nantinya pemerintah akan mengambil arah kebijakan untuk mendukung langkah pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan di daerah.
Menyampaikan Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8), Presiden Jokowi mengungkapkan setidaknya terdapat tujuh langkah yang akan dilakukan melalui anggaran ini.
“Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM,” katanya.
Selanjutnya langkah kedua, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil yang digunakan untuk mendukung penanganan kesehatan, jarring pengaman sosial serta sumber daya manusia (SDM).
Ketiga, akan mengarahkan sekira 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi dampak Covid-19.
Keempat, akan memfokuskan penggunaan dana insentif daerah (DID) untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemeberdayaan UMKM.
Langkah kelima, akan dilakukan penajaman kembali dan simplifikasi jenis, bidang dan kegiatan DAK fisik yang bersifat regular dan penugasan.
“Keenam, DAK nonfisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar serta tambahan sektor strategis lainnya seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan,” ungkapnya.
Ketujuh, akan mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas seperti teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata serta mendukung ketahanan pangan.
Dalam 5 tahun terakhir, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar public diantaranya akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.
Tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019,” ujar Presiden.
Bukan hanya itu saja, persentase penduduk miskin di perdesaan menjadi turun dari yang semula 13,96% pada tahun 2016, kini menjadi 12,60% di tahun 2019.
