Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melantik 511 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional secara virtual di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang.
Pelantikan serta mengambilan janji dilakukan secara simbolis oleh empat pejabat sebagai perwakilan dari agama Islam, Kristen, Katholik, dan Hindu. Sedangkan 507 peserta lainnya mengikuti proses pelantikan secara virtual.
Prosesi pelantikan, baik di Gedung Gradhika Bhakti Praja maupun di setiap kantor dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 seperti pembatasan jumlah orang.
Di gedung tersebut, peserta yang hadir pun dibatasi dan hanya berjumlah 19 orang diantaranya berisikan Gubernur Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekretaris Daerah Herru Setiadhie.
Para peserta pelantikan juga mengenakan masker, sarung tangan, pelindung wajah, “goggle glass”, dan duduk di kursi yang telah diatur berjarak dua meter.
Dalam kesempatan tersebut juga, Ganjar berpesan untuk tetap menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. Pemprov Jateng bersama dengan instansi terkait mengatakan akan terus menangani penyebaran virus Covid-19 dan melakukan test ke warga untuk menekan jumlah penyebaran.
“Jogo Tonggo sudah jalan, maka sekarang kita tingkatkan Jogo Kerjo di masing-masing OPD. Kami minta para pejabat yang dilantik terus mengontrol anak buahnya, termasuk program yang berhubungan dengan masyarakat, dunia usaha, serta keagamaan,” katanya.
Ganjar menjelaskan Jogo Kerjo di tengah pandemi COVID-19 tidak hanya menyangkut penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 di lingkungan perkantoran, namun juga terkait ekonomi dan sektor lainnya.
Dengan hal tersebut, Ganjar meminta semua OPD turut ikut membangkitkan ekonomi dengan mempercepat penyerapan anggaran sehingga ekonomi kembali meningkat.
“Karena ini birokrasi dan ada pertanggungjawaban keuangan rakyat dan negara, maka saya peringatkan jaga integritas, jangan mudah tergoda hadiah-hadiah. Saya peringatkan semuanya, karena kemudahan-kemudahan ini akan mendorong orang untuk kolusi dan korupsi,” katanya.
Ganjar juga menyebutkan bahwa pemrov telah melakukan upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat termasuk mendorong ASN untuk membeli produk UMKM serta berbelanja produk karya korban yang terkena PHK.
“Para OPD saya dorong membeli produk UMKM untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau bingung datanya dari mana bisa meminta kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Saya tidak hentinya mengajak ASN dan warga untuk membeli produk teman sendiri dan berbelanja di warung tetangga,” ujar Ganjar.
