Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan pesan kepada para aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Gorontalo soal reformasi birokrasi. Menurut Anas, reformasi birokrasi tak hanya soal kenaikan tunjangan kinerja.
Menurut Anas, reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dan meningkatkan dampak nyata kepada masyarakat dari balik meja para birokrat. Tugas kita memastikan bahwa pelayanan tidak hanya sending saja tetapi making delivered (dirasakan langsung nyata) sebagaimana Presiden Jokowi sampaikan.
Hal itu disampaikan saat menyaksikan pemberian penghargaan BerAKHLAK Award Provinsi Gorontalo yang diberikan kepada 16 pegawai di Provinsi Gorontalo.
Menteri Azwar Anas mengapresiasi kompetisi ini sebagai salah satu langkah kreatif, dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi yang berdampak dan membawa perubahan bagi organisasi.
“Saya kira bukan seremonial dan lombanya, tapi bagaimana ini menggerakan kita semua untuk memberikan keteladanan dan contoh nyata dan bekerja secara terukur dan strategis sehingga berdampak nyata bagi perubahan organisasi dan pelayanan masyarakat itu harus menjadi target,” kata Menteri Anas saat memberikan arahan seperti dikutip dari laman KemenPAN-RB.
Dalam acara yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer tersebut, Menteri Anas kembali menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak ingin reformasi birokrasi hanya sebatas tumpukan dokumen, tetapi harus berdampak serta lincah dan inovatif.
Perlu diingat, PNS kini memiliki core values BerAKHLAK, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Core values itu diharapkan tidak sekadar jadi slogan. Bagaimana mewujudkan BerAKHLAK tadi menjadi budaya berkinerja yang berdampak,” tegas Menteri Anas.
Birokrasi yang berdampak adalah satu poin penting dari reformasi birokrasi tematik yang sering digaungkan Menteri Anas. Selain hal tersebut, reformasi birokrasi tematik mencakup birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, reformasi tata kelola pemerintahan, birokrasi yang melayani, serta birokrasi kolaboratif.
