Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Mas Hendi bertekad untuk terus memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik di Kota Semarang. Salah satu tekadnya adalah membangun layanan publik door to door system, atau dari pintu ke pintu, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor Pemerintah dalam mengurus keperluannya.
Mas Hendi mengatakan, sistem pelayanan publik tersebut ditargetkannya dapat segera diaplikasikan pada sejumlah urusan, mulai dari pelayananan administrasi kependudukan, hingga penyaluran bantuan sosial. Terlebih, saat ini sebagian besar pelayanan publik di Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan smart system, sehingga hanya perlu penyempurnaan untuk dapat menjalankan pelayanan door to door system.
“Sebagai contoh antara lain, pada pelayanan Disdukcapil Kota Semarang yang saat ini memiliki e-services, dimana masyarakat saat ini dapat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan melalui ponsel pintar. Nantinya, dengan berbagai upaya peningkatan pelayanan, dokumen kependudukan masyarakat juga diantarkan langsung ke rumah masing-masing,” ungkapnya.
Mas Hendi, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menambahkan, dalam mengupayakan hal tersebut, pihaknya menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Semarang, terkait layanan jasa kurir dan logistik, Selasa 22 Februari 2022. Tidak hanya untuk kepentingan Pemerintah Kota Semarang, Mas Hendi juga berharap, kerjasama tersebut dapat mendukung, serta memberikan nilai tambah dalam proses distribusi logistik di Indonesia, khususnya di Kota Semarang.
“Saya rasa kerjasama ini menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Semarang. Koperasi milik PT. Pos Indonesia aktif, maka bisa dimanfaatkan dan diupayakan kerjasama dengan koperasi milik Pemerintah Kota Semarang,” imbuhnya.
Selain terkait layanan logistik, Mas Hendi juga menjelaskan, melalui kerjasama yang terjalin, PT. Pos Indonesia juga akan memberikan layanan jasa keuangan berupa penerimaan pajak daerah, Zakat Infak Sodaqah dari Baznas, penyaluran barang untuk bantuan sosial dan juga dana bantuan sosial, serta distribusi kiriman logistik.
“PT. Pos Indonesia kan punya bisnis yang banyak, mungkin bisa dikembangkan beberapa bisnisnya. Maka, dalam perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Pos Indonesia tetap bertumpu pada kegiatan pos, yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, serta jasa keuangan,” jelasnya.
Sementara itu, Executive Vice Presiden PT. Pos Indonesia Semarang, Ronald Siahaan menyampaikan, saat ini kompetitor yang cukup banyak merupakan salah satu permasalahan utama dari PT. Pos Indonesia. Dulu, kompetitor PT Pos Indonesia hanya JNE dan KGP. Saat ini, setiap radius 500 meter sudah ada kompetitor PT. Pos Indonesia.
“Semua konsepnya bakar uang. Kami mencoba untuk mengikuti gaya marketing mereka, namun kita tidak mampu, karena kita dibatasi regulasi. Kami merasa membutuhkan bantuan dari Pemerintah untuk dapat terus mendorong satu-satunya perusahaan jasa milik Pemerintah, agar terus eksis, serta turut mensukseskan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang pelayanan jasa transportasi logistik,” pungkasnya.
