Sekertaris Fraksi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) DPRD Ponorogo Agung Priyanto yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Ponorogo meminta kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko untuk segera mengoptimalkan operasional PCR milik RSUD dr Hardjono.
Hal tersebut untuk meminimalisir konflik sosial di masyarakat karena pemeriksaan tes swab yang selalu terlambat hasilnya.
Banyak pasien yang meninggal di RSUD dr Hardjono dinyatakan terpapar covid-19 dan suspek covid -19 setelah 3 hari hasil swab keluar. Dan setelah keluar ternyata hasilnya menyatakan negatif . Padahal korban ini sudah dimakamkan secara protokol kesehatan dan keluarganya mengalami pengucilan dilingkungannya secara luar biasa akibat ketakutan yang berlebihan.
Kasus seperti ini banyak terjadi di Babadan, Siman, Sukorejo, dan Ponorogo Kota.
“Saya sendiri pernah mengalami pada tahun 2020, waktu itu ada teman posistif covid saya masuk kontak erat dan hasil swabnya berhari- hari baru keluar. Setelah keluar hasilnya negatif. Namun selama menunggu hasil swab itu keluar saya mengalami pengucilan juga dari istri, anak, tetangga dan teman,” terang Agung Priyanto.
Agung Priyanto anggota dewan 5 periode ini mengungkapkan, Ponorogo telah mendapatkan bantaun PCR 2 unit dari pemerintah proplvinsi Jawa Timur. Satu di Rumah Sakit Islam Aisiyah dan satu di RSUD dr. Hardjono. Namun yang di RSUD dr. Hardjono ini tidak dioperasikan dengan alasan tidak punya SDMnya.
Inilah yang menyebabkan konflik di masyarakat. Harusnya dengan optimalisasi operasional PCR milik RSUD dr. Hardjono proses swab bisa cepat diketahui dan hasilnya tidak harus menunggu sampai tiga hari. Karena, jika menunggu 3 hari dan hasilnya negatif akan menimbulkan konfil di masyarakat .
“Konflik sosial akan meluas karena kepercayaan masyarakat kepada Satgas Covid, Dinnkes, BPBD, TNI ,Polri menurun. Pengambilan jenazah secara paksa akan menjalar sehingga masalah kecepatan keluarnya hasil PCR harus dipecahkan,” tegas Agung Priyanto.
Banteng Dapil I mengungkapkan, jika RSUD dr. Hardjono tidak mempunyai SDM yang mengoperasikan, mereka bisa mencari. Jika alasannya anggaran operasional PCR mereka bisa menganggarkan karena RSUD itu BLUD. Masalah penanggulangan penyebaran Covid ini masalah yang serius bagi pemerintah pusat dan daerah .
“Ini tentang keselamatan masyarakat jangan sampai dibuat mainan. Dinkes itu harus responsif terhadap permasalahan masyarakat. Jangan hanya data saja yang diurusi, mereka juga harus memikirkan dampak sosial, physikis akibat pengucilan masyarakat. Dinkes harus responsif meminimalisir ketakutan masyarakat ketika datang dalam keadaan sakit di RSUD akan di “Cofidkan”. Isyu dicovidkan ini berkembang di masyarakat dan menjadi menguat ketika rapid antigen positif terus meninggal setelah 3 hari meninggal hasil swabnya negatif,”tegas Agung.
Lebih lanjut disampaikan Agung,”informasi seperti itu mungkin terkesan sepele di kalangan Satgas kabupaten, tapi semakin menguat di tingkat masyarakat dan menumbuhkan kebencian. Ini harus segera disikapi agar kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan ketaatan masyarakat pada prokes menguat lagi meski dalam masa pemulihan ekonomi, “ungkap Agung Priyanto .
Agung juga mengingatkan kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kesetiakawanan sosial di tengah pandemi ini.
“Warga harus saling bergotong royong saling menguatkan jika ada tetangganya yang terkena covid. Jangan ada pengucilan lagi dan tetap terus disiplin protokol kesehatan,”pungkasnya.
