Banyak pelaut perempuan yang mendapat stigma negatif penilaian agar sebaiknya mereka hanya bekerja di ranah domestik. Kondisi tersebut memicu kasus kekerasan, diskriminasi, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mengancam perempuan di bidang kelautan dan perikanan. Pelaut perempuan harus terlepas dari semua ini.
“Stigma ini sering membuat perusahaan pelayaran enggan mempekerjakan perempuan pelaut. Pada saat bekerja, perempuan pelaut juga lebih rentan mengalami kekerasan dan perlakuan salah lainnya, bahkan menjadi korban TPPO,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, dalam Webinar Nasional dengan tema Stop Pelecehan dan Kekerasan pada Perempuan Pelaut di Atas Kapal, di Jakarta, Sabtu (20/3).
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan pada 2019, ada sebanyak 18.572 pelaut perempuan di Indonesia dalam berbagai jabatan, tingkat pendidikan, serta status aktif dan nonaktif berlayar. Padahal, perempuan yang berprofesi di bidang kelautan dan perikanan merupakan kekuatan yang berpotensi besar memajukan perekonomian bangsa.
“Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi maritim yang luar biasa,” imbuhnya.
Lebih jauh, Bintang mengungkapkan strategi pemerintah dalam menangani TPPO dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO). Pemerintah menugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai anggota GT PP TPPO.
Pemerintah, tambah dia, juga secara tegas melarang adanya tindakan diskriminasi, baik bagi pekerja laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
“Kami yakin perempuan pelaut Indonesia dapat berkiprah, berperan aktif, bahkan memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa untuk membangun Indonesia maju,” jelasnya.
Bintang mengajak seluruh pihak bersinergi melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan pelaut serta mendukung kiprah mereka dalam membangun Indonesia maju.
