Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri selalu meminta kader PDIP agar tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). PDIP berkomitmen untuk memutus mata rantai KKN.
Demikian disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Djarot Saiful Hidayat dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024
“Sejak awal, PDI Perjuangan itu punya komitmen yang kuat untuk memutus mata rantai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berkali-kali dalam acara kepartaian, Bu Mega selalu sampaikan ini. Wanti-wanti. Jangan sampai, jangan, jangan, jangan, tetapi kader partai itu banyak sekali. Kita tidak bisa kontrol satu per satu,” kata Djarot.
Djarot menuturkan, PDIP secara berkala mengadakan sekolah partai bagi calon kepala daerah maupun anggota DPR. Kegiatan sekolah partai tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan institusi penegak hukum lainnya. Djarot mengaku telah menerima jawaban, penyebab kader partai politik (parpol) terjerat kasus korupsi.
“Kenapa kok bisa seperti ini? Jawabannya yang sering saya terima, kita ini menghadapi satu sistem pemilu yang berbiaya sangat tinggi. Biaya politiknya sangat tinggi, terutama dalam pilkada,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Djarot menyatakan, politik Indonesia menghabiskan dana sangat tinggi. Selain itu, sistem demokrasi Indonesia sangat liberal.
“Bayangkan seorang bupati atau wali kota bisa habiskan lebih dari Rp100 miliar untuk daerah kecil. Teman-teman anggota DPR juga habiskan uang tidak sedikit saat kampanye.
Sistem pemilu kita dirancang dengan sistem liberal dan biaya politik sangat besar,” kata Djarot.
Djarot menyebut memutus mata rantai KKN, tentu menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Djarot kembali menekankan komitmen partainya untuk memerangi korupsi.
“Ingat, KPK itu dibentuk zaman Bu Mega (jadi Presiden kelima), makanya beliau sangat betul-betul memberi bekal kepada seluruh kader untuk perang melawan korupsi,” imbuh Djarot.
