Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie baru-baru ini membuat pernyataan bahwa mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya telah membuat Ibu Megawati Soekarnoputri ‘dua kali kecolongan’, yakni pada tahun 2004, ketika maju sebagai calon presiden. Padahal saat 2004 lalu, masih sangat segar di ingatan publik bahwa saat itu SBY terus-menerus memposisikan dirinya seakan-akan sebagai sosok yang dizolimi.
Ramainya wacana inipun turut menuai reaksi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menilai bahwa pernyataan seorang Marzuki Alie yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu sebagai sebuah kebenaran yang akhirnya terungkap dengan sendirinya melalui jalan yang tidak disangka-sangka oleh manusia itu sendiri.
“Satyameva Jayate yang bermakna ‘Hanya Kebenaran Yang Berjaya’ merupakan semboyan bahasa Sansekerta. Kebijaksanaan ini mungkin sama dengan kebijaksanaan masyarakat Indonesia yang selalu percaya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dengan pernyataan seperti ‘Tangan Tuhan Bekerja’ bahkan lewat cara yang kadang tak disangka manusia itu sendiri,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rabu (17/02).
Menurut Hasto, mungkin itu pula yang kini dirasakan masyarakat Indonesia setelah terungkapnya pengakuan SBY tersebut. Dimana selama ini, SBY selalu membangun narasi di masyarakat bahwa dirinya kerap dizolimi, terutama saat ia menjabat sebagai Presiden. PDIP sendiri dalam dinamika politik nasional saat itu memang berstatus sebagai oposisi pemerintah. Namun belakangan baru terungkap, bahwa narasi-narasi “sosok yang terzolimi” yang sering dilakukan oleh SBY ternyata hanyalah desain pencitraan yang sudah dirancang oleh SBY itu sendiri.
“Dalam politik kami diajarkan moralitas politik yaitu satunya kata dan perbuatan. Apa yang disampaikan oleh Marzuki Ali tersebut menjadi bukti bagaimana hukum moralitas sederhana dalam politik itu tidak terpenuhi dalam sosok Pak SBY. Terbukti bahwa sejak awal Pak SBY memang memiliki desain pencitraan tersendiri termasuk istilah ‘kecolongan dua kali’ sebagai cermin moralitas tersebut. Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh Pak SBY telah dizolimi oleh Bu Mega, ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa Pak SBY menzolimi dirinya sendiri demi politik pencitraan,” pungkas Hasto.
Padahal, Megawati Soekarnoputri sendiri saat menjadi Presiden RI selalu membuka ruang seluas-luasnya kepada siapapun untuk berkontribusi didalam pemerintahannya. Hal itu dibuktikan beliau saat menunjuk SBY sebagai Menkopolhukan di Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri.
“Saya jadi teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh Alm. Prof. Dr. Cornelis Lay. Bahwa sebelum Pak SBY ditetapkan sebagai Menkopolhukan di Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, saat itu ada elite partai yang memertanyakan keterkaitan Pak SBY sebagai menantu Pak Sarwo Edhie yang dipersepsikan berbeda dengan Bung Karno, dan juga terkait dengan serangan kantor DPP PDI tanggal 27 Juli 1996,” ungkap Hasto.
“Namun, sikap Megawati Soekarnoputri yang lebih mengedepankan rekonsiliasi nasional dan semangat persatuan lalu mengatakan: “Saya mengangkat Pak SBY sebagai Menkopolhukam bukan karena menantu Pak Sarwo Edhie. Saya mengangkat dia karena dia adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ada ‘Indonesia’ dalam TNI sehingga saya tidak melihat dia menantu siapa. Kapan bangsa Indonesia ini maju kalau hanya melihat masa lalu? Mari kita melihat ke depan,” lanjutnya.
Sebagai seorang negarawan sejati, Megawati Soekarnoputri dengan kebesaran hatinya pun tetap menghormati mantan Presiden RI ke 2 Soeharto. Bahkan beliau melarang siapapun menghujat Soeharto, yang saat itu baru saja lengser dari kursi kepresidenan saat terjadinya Reformasi 1998.
“Karena itulah menghujat Pak Harto pun saya larang. Saya tidak ingin bangsa Indonesia punya sejarah kelam, memuja Presiden ketika berkuasa, dan menghujatnya ketika tidak berkuasa”. Begitu kata Ibu Megawati penuh sikap kenegarawanan sebagaimana disampaikan Prof. Cornelis kepada saya,” ungkap Hasto.
Sehingga Hasto menyimpulkan, bahwa apa yang diungkapkan oleh Marzuki Ali adalah bagian dari dialektika bagi kebenaran sejarah yang akhirnya terungkap seiring berjalannya waktu.
“Dengan pernyataan Pak Marzuki itu, saya juga menjadi paham, mengapa Blok Cepu yang merupakan wilayah kerja Pertamina, pasca pilpres 2004, lalu diberikan kepada Exxon Mobil. Nah kalau terhadap hal ini, rakyat dan bangsa Indonesia yang kecolongan.” tutup Hasto.
