Anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ir. H. Endro Suswantoro Yahman melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Aula GOR Pekon Sinar mulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Endro Suswantoro Yahman di sela-sela acara kepada wartawan menyampaikan, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI merupakan tugas setiap anggota MPR/DPR RI.
Fungsinya adalah untuk memperkuat kembali nilai-nilai kebangsaan di masyarakat dan sekaligus sebagai bekal masyarakat dalam menilai, mengontrol pemimpinnya baik pimpinan formal maupun informal. Itulah prinsip dasar dalam demokrasi.
“Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos dan kratos”. Demos artinya rakyak, kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat,” kata Endro Suswantoro Yahman.
Ia mencatat demokrasi Indonesia saat ini berada dalam ekologi politik dunia yang cenderung pasar bebas atau liberal, rawan tersusupi kepentingan pasar, yaitu jual beli suara tanpa melihat rekam jejak calon pemimpin yang dipilihnya.
Akhirnya menjadi demokrasi prosedural, demokrasi kriminal yang pada akhirnya terjadi proses pembodohan dan pendangkalan berpikir masyarakat khususnya dalam memilih pemimpinnya. Karena pemimpinlah yang nantinya bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kemakmuran rakyat.
Ia mengatakan mengapa hal ini ditekankan dalam acara sosialisasi sebab saat ini Pekon Sinarmulya menyongsong pemilihan Kepala Pekon secara serentak di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 24 Februari 2021.
“Sosialisasi 4 pilar Kebangsaan MPR RI dimaksudkan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bernegara, Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI,” ungkapnya.
Endro Suswantoro Yahman menambahkan dalam hal Nilai- nilai 4 pilar kebangsaan ini perlu diperkuat agar rakyat mempunyai bekal dalam mengontrol, mengingatkan pemimpinnya/kepala pekon dalam menjalankan pemerintahan ditingkat desa agar senantiasa tidak melanggar rambu-rambu tersebut. Mengontrol dan mengawasi pemerintahan desa agar tugas mensejahterakan rakyatnya, akan terwujud.
“Apalagi Kepala Pekon diberi wewenang oleh negara mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahterakan rakyat melalui Dana Desa. Demokrasi di Pekon Sinarmulya harus tumbuh sehat dalam perhelatan pemilihan Kepala Pekon,” ujarnya.
