Menutup tahun 2020 dan menyambut awal 2021, Fraksi PDI Perjuangan mencatat sejumlah peristiwa penting di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan dan luar negeri yang terjadi selama 2020. Beberapa catatan kritis juga disampaikan dalam pernyataan akhir tahun ini.
Di bidang politik, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi stabilitas nasional yang relatif terjaga berkat sejumlah kebijakan politik pasca pilpres yang diambil Presiden Joko Widodo. Awalnya banyak pihak mengkhawatirkan dampak negatif pilpres 2019, yang akan berdampak pada instabilitas politik di tahun 2020 dan tahun berikutnya.
Kerasnya pertarungan pilpres yang dibumbui politik identitas berbasis SARA membuat pilpres serasa urusan hidup dan mati antar-kelompok pendukung pilpres bahkan ada yang mendorong seakan-akan pilpres adalah perang antar-umat beragama.
Namun, residu politik Pemilu 2019 relatif mereda di awal 2020 ketika Joko Widodo sebagai capres terpilih berbesar hati merangkul Partai Gerindra dan Prabowo Subianto, kompetitor politiknya dalam dua kali pilpres menjadi Menteri Pertahanan dan kemudian memasukkan mantan Cawapres Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di penghujung tahun 2020.
Langkah ‘extraordinary’ itu tidak luput dari tangan dingin Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, yang dengan diplomasi politik ‘nasi goreng’ mampu menjadi ‘ice breaker’ perpolitikan di Tanah Air sekaligus menjadi perekat persatuan bangsa. Tentu saja ada yang pro dan kontra. Mereka yang kontra melihat kekuasaan membutuhkan oposisi yang kuat agar check and balance berjalan efektif, sementara mereka yang pro menilai agenda strategis pembangunan memerlukan stabilitas politik dan keamanan serta semangat persatuan bangsa.
Di tengah upaya keras Presiden Jokowi meredam suhu politik itu, wajah politik nasional sepanjang 2020 masih diwarnai ketegangan dan kericuhan, antara lain mengerasnya isu politik identitas dan menguatnya narasi politik berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang diamplifikasi oleh beberapa elemen masyarakat kita sendiri.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendukung pemerintah yang melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) telah memperkuat moderasi beragama seperti yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020, tentang RPJMN 2020-2024 yang dalam implementasinya mendorong peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membumikan moderasi beragama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
Dalam bidang Pertahanan dan Keamanan, sinergi baik antara TNI-Polri dan lembaga terkait telah membuat stabilitas keamanan nasional begitu terjaga ditengah Pandemi COVID-19. Sepanjang 2020 setidaknya ada tiga isu besar yang menyangkut sistem pertahanan dan keamanan nasional, yaitu kasus terorisme, separatisme dan Cyber Warfare terkait tingginya berita HOAX yang beredar dan dapat merusak persatuan dan kesatuan NKRI.
Khusus masalah terorisme, pasca terjadinya serangan teroris di berbagai daerah dan Gerakan separatis KKB di Papua dan Papua Barat, Presiden dan DPR RI telah sepakat untuk memperkuat perangkat hukum yang ada, dan TNI diperbantukan dengan Lembaga terkait lainnya dalam tugas-tugas operasi militer selain perang (OMSP) yang diatur dalam UU, sehingga dapat efektif menanggulangi ancaman terorisme dan separatisme.
