Presiden RI Joko Widodo telah mengajukan otorisasi darurat untuk memulai vaksinasi massal Covid-19 pada akhir 2020. Jika persetujuan diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia, akan menjadi salah satu negara pertama di dunia yang meluncurkan vaksin virus corona.
Jokowi menambahkan sudah ada rencana lanjutan untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh negeri.
“Kami berharap untuk memulai proses vaksinasi pada akhir tahun ini menyusul serangkaian tes olehBPOM,” kata Jokowi.
Indonesia saat ini tercatat sebagai negara Asia Tenggara dengan kasus tertinggi Covid-19 dengan jumlah kasus infeksi sampai Jumat sebanyak 457.735 orang dengan tambahan harian 5.444 kasus, artinya berada di atas rata-rata harian kurang dari 3.500 kasus selama dua minggu terakhir. Angka kematian Covid-19 di Indonesia tercatat 15.037 orang atau 3,3 persen.
“Kami akan menekan kasus-kasus itu supaya bisa tetap rata dan kemudian kami akan menurunkannya dengan vaksin,” lanjut Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa memastikan keamanan vaksin adalah prioritas, dan para pekerja kesehatan, polisi, dan militer akan menjadi kelompok pertama yang mendapatkan vaksin.
Dalam rapat kabinet di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengatakan persetujuan BPOM direncanakan minggu pertama Desember dan Indonesia akan mulai melakukan vaksinasi dua minggu kemudian.
Vaksin produksi dari perusahaan Tiongkok, Sinovac dan Sinopharm, ditargetkan menjadi vaksin yang pertama kali dipakai dalam vaksinasi massal akhir tahun ini. Secara keseluruhan, Indonesia telah memiliki kesepakatan untuk lebih dari 250 juta dosis sampai akhir 2021. Ini termasuk 30 juta yang diproduksi oleh perusahaan Amerika Serikat (AS), Novavax, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
“Harapannya, ini (kampanye vaksin) akan memberikan dampak ekonomi positif. Ini sangat penting bagi kita,” kata Airlangga.
Dia menambahkan penerapan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) penciptaan lapangan kerja yang merampingkan 79 UU, bertujuan meningkatkan investasi, memacu aktivitas bisnis, dan mendorong lapangan kerja sebagai reformasi struktural besar yang akan menambah dorongan bagi perekonomian.
