PDI Perjuangan menyesalkan banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang akhirnya berujung anarkis. PDIP juga menilai, aksi buruh dan mahasiswa yang terjadi di beberapa daerah juga diduga ditunggangi oleh kepentingan politik. Meskipun dijamin oleh undang-undang, aksi demonstrasi seharusnya dilakukan dengan tertib, tanpa harus melakukan perusakan fasilitas umum yang akhirnya berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
“Demonstrasi yang anarkis, berimplikasi luas, menyentuh hal yang mendasar tentang terganggunya rasa aman dan ketertiban umum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, dengan memrioritaskan tindakan hukum bagi pelaku tindakan anarkis, dan aktor yang berada di belakangnya” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Krisyanto, melalui keterangan tertulis, pada Jumat (09/10).
Terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker), Hasto juga mengingatkan bahwa semangat pemerintah dalam membuat serta melaksanakan UU adalah demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan prinsip keadilan sosial dan musyawarah mufakat, sebagaimana pesan para pendiri bangsa ini. Karena itulah, tidak mungkin pemerintah mengeluarkan UU yang merugikan masyarakat, justru hadirnya UU Cipta Kerja ini adalah sebagai solusi bagi permasalahan bangsa ini, terutama memasuki ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Semangat Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin serta seluruh jajaran kabinet adalah semangat keberpihakan untuk rakyat, semangat mengatasi pandemi dan pada saat bersamaan memastikan agar kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, dan pekerjaan dapat terpenuhi. Seluruh kepekaan dan instrumen sosial, melalui program bantuan sosial, menjadi semangat pokok Presiden Jokowi” ungkap Hasto.
Oleh karena itulah, Hasto menambahkan, bahwa pada prinsipnya PDI Perjuangan percaya bahwa Presiden Jokowi akan mengedepankan dialog dalam mengatasi permasalahan ini, namun pada saat bersamaan hokum juga harus ditegakkan. Sebab tanggung jawab Presiden itu besar, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju juga harus proaktif, mengambil inisiatif melakukan dialog, khususnya kementerian yang berkaitan dengan perekonomian nasional, tenaga kerja, sosial politik keamanan. Dialog adalah jalan terbaik, dan fokus utama tetap pada penanganan pandemi dan memastikan perbaikan di aspek perekonomian rakyat” sambung Hasto.
Selain itu, Hasto juga menanggapi banyaknya isu-isu hoaks yang beredar ditengah gejolak penolakan UU Ciptaker yang pada akhirnya ikut memprovokasi masyarakat, terutama para buruh dan mahasiswa yang pada akhirnya termakan provokasi ini. Oleh karenanya, Hasto juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah termakan provokasi, serta mengedepankan kepentingan bersama. Apalagi, Indonesia kini memasuki kondisi yang cukup berat akibat pandemi Covid-19, sehingga pemerintah juga sedang berupaya untuk perekonomian nasional berjalan baik.
“Dunia menghadapi ancaman krisis ekonomi, suasana kondusif diperlukan” tutupnya.
