Pemerintah kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mulai pada Senin 14 September mendatang menjadi polemik. Banyak yang mendukung kebijakan tersebut, adapula yang menunjukkan ketidaksetujuan dengan PSBB jilid II ini.
Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen berpendapat bahwa PSBB yang berlaku nanti seharusnya merupakan kebijakan komprehensif yang harus terkoordinasi dengan daerah-daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Bekasi dan kawasan Tangerang.
“Dengan demikian, kebijakan DKI Jakarta seharusnya terkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Jawa Barat. Maka dalam konteks ini, karena DKI Jakarta secara geografis sangat unik, terkait dengan kantor pemerintahan dan sentra ekonomi maka koordinasi agar kebijakan terkoneksi dengan kawasan sekitarnya menjadi sangat penting,” ucapnya
Pemerintah dalam hal ini juga harus memastikan upaya “injak gas dan rem” dalam penanganan pandemi ini dapat dikoordinasi oleh satu komando. Tujuannya agar kebijakan daerah pusat bisa saling menguatkan.
Ia pun menegaskan pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi juga harus menjadi dirigen dalam setiap inisiasi yang diupayakan masing-masing unit baik dari birokrasi maupun warga.
“Sehingga inisiasi yang ada menjadi orkestrasi kebijakan dan program penanganan pandemi yang komprehensif,” kata Gus Nabil
