Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah provinsi dicatat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih rendah. Persoalan ini pun dibahas oleh Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) bersama dengan 34 gubernur yang digelar secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor.
“Rata-rata nasional untuk belanja APBD masih 44 persen, dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen. Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasi berapa, modal berapa, bansos berapa,” ujar Jokowi.
Ditengah krisis seperti saat ini, Jokowi menyebut bahwa belanja negara seharusnya bisa menjadi instrument pemulihan ekonomi agar tidak terjadi resesi. Maka dari itu, Jokowi meminta pemerintah daerah (pemda) menpercepat realisasi APBD.
Belanja daerah diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Jokowi pun menyebut beberapa daerah yang belanjanya masih rendah. Misalnya Sumatera Utara (Sumut) dan Bengkulu. Sedangkan provinsi yang sudah tergolong tinggi realisasi APBD-nya di antaranya adalah DKI Jakarta dan Sumatera Barat (Sumbar).
Jokowi pun memberi pujian khusus kepada Pemprov DKI Jakarta yang cepat dalam merealisasikan anggaran. Ia meminta daerah-daerah lain untuk mengikuti langkah DKI Jakarta.
“DKI Jakarta untuk barang dan jasa sudah tinggi, 78 persen. Kemudian (belanja) modal sudah 92 persen. Saya kira yang lain-lain, tolong terutama yang (realisasi anggaran) berada di angka-angka 15 persen, masih 10 persen, apalagi yang bansos masih 0 persen, betul-betul dilihat benar angka-angka ini,” ujar Jokowi
“Realisasi APBD ini setiap hari saya ikuti, semua provinsi, kabupaten/kota, kelihatan semua angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan. Sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal belanja bansos segera terealisasi,” tegasnya.
