Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan yang mengalami duplikasi dan kegiatan berbasis pilot project dengan skala kecil.
Yang diantaranya yakni kegiatan pengadaan irigasi tersier, kegiatan sekolah lapang, diklat pelatihan dan atau vokasi. Bukan hanya itu saja, kegiatan alat-alat mesin pertanian untuk dirumuskan ulang atau dialokasikan menjadi satu bagian yang lebih focus dan massif.
Hal tersebut termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan jajaran Kementan yang dipaparkan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
“Sehingga, mampu menjawab kebutuhan petani dalam mendukung upaya peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan pangan,” ujar Sudin.
Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI juga mendukung Badan Karantina dalam rangka mempercepat komoditas ekspor pertanian dengan tidak melupakan tugas, pokok dan fungsinya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan melalui penguatan sarana dan prasarana pertanian. Antara lain, melalui penambahan alat insinerator terutama di wilayah yang strategis.
Bukan hanya itu, Komisi IV DPR RI mendukung pemanfaatan lahan tidur dan atau non produktif salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki BUMN Pertanian.
“Tujuannya, dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian. Contohnya, lahan milik PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X dan PTPN XI. Masih banyak potensi lahan tidur, seperti PTPN di Banten dan PTPN Jawa Barat,” papar Sudin.
