Beranda Berita Haluan 100 Tahun Bali, Megawati Dorong Keberadaan Tanah Subur

Haluan 100 Tahun Bali, Megawati Dorong Keberadaan Tanah Subur

127
0

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri meminta haluan pembangunan 100 tahun Bali tetap mengutamakan keberadaan lahan subur, serta tidak ingin hanya fokus pada pembangunan infrastruktur atau perhotelan.

“Berhenti konversi tanah subur. Itu masih harus masuk catatan. Bagaimana petaninya, rakyatnya nanti mau dikasih makan apa? Bali ini subur, awas, lho, kalau enggak bikin perda konversi tanah itu,” kata Megawati ketika menyampaikan paparan dalam seminar bertajuk “Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru”, di Badung, Bali, Jumat.

Megawati mengatakan diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Ketua Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), salah satunya untuk menyusun perencanaan Indonesia ke depannya.

Kepada Gubernur Bali I Wayan Koster, Megawati pun meminta untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dan tanah.

Ia menyampaikan pembangunan hotel yang masif pun di Bali nantinya akan menggerus daerah menjadi daerah yang biasa saja tanpa menjaga kelestarian lingkungan.

Megawati mencontohkan hal itu terjadi di Hawaii, Amerika Serikat, yang saat ini turis merasa jenuh untuk berkunjung ke sana.

Oleh karena itu, Megawati mengingatkan kepada Gubernur Bali saat ini untuk menjaga pertanahan dan pertanian di Pulau Dewata.

“Ya, dong, supaya rakyat Bali itu makmur dan sejahtera,” kata Megawati.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengingatkan pada masa lampau di era PDI, pernah berpidato di sebuah lapangan di Bali.

Saat itu, Megawati mengingatkan kepada pejabat dan rakyat Bali agar tidak terpesona dengan wisatawan asing. Bukan antiasing, Megawati menyampaikan jangan sampai rakyat Bali tidak memiliki tempat lagi sehingga tersingkirkan.

Megawati menyatakan Bali hanya sedikit daratan dan berbatasan langsung dengan laut sehingga memiliki keterbatasan tanah.

Megawati mencontohkan penduduk asli Jakarta yaitu Betawi. Saat ini, suku Betawi terpinggirkan sehingga mayoritas rakyatnya bermukim di luar Jakarta.

Ia mengaku harus menyampaikan kebenaran yang pahit itu agar mengingatkan pentingnya pemerintah setempat membuat kebijakan mempertahankan lahan.

“Sekarang ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, itu di kota. Nah, ini (Bali) di pulau kecil, kecil, kecil. Lihat saja di peta kecil. Ini yang Bung Karno bilang pemerasan orang pada orang lain,” kata Megawati.

Pada seminar ini, hadir Gubernur Bali I Wayan Koster dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, serta jajaran di institusi tersebut.

Selain itu juga hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Ada juga perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akademisi, praktisi, tokoh-tokoh masyarakat, rektor, sejarawan, antropologi, sosiologi, psikologi, ekonom, ahli pertanian, dan berbagai pakar lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here