JAKARTA – Mahasiswa Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) Hasto Kristiyanto merangkum sejumlah implementasi pemikiran geopolitik Proklamator RI Bung Karno dalam simposium nasional, Sabtu (19/2/2022). Menurut Hasto, Bung Karno membawa misi melawan kolonialisme hingga mendorong dunia yang adil.
Saat memberi paparan dalam Simposium Nasional Relevansi Geopolitik Sukarno bagi Kepentingan Nasional dan Pertahanan Negara, Hasto menyimpulkan enam hasil pemikiran geopolitik Bung Karno.
“Pertama, Irian Barat dapat dibebaskan dari kolonialisme Belanda. Kedua, kepemimpinan Indonesia diakui dunia,” kata Hasto.
Pria asal Yogyakarta itu menyampaikan Bung Karno juga membawa Angkatan Perang Republik Indonesia terkuat di bumi selatan. Kemudian, Presiden Pertama RI itu mengajukan restrukturisasi Dewan Keamanan PBB.
“Soekarno juga mendapat gelar Pahlawan Islam dan Kemerdekaan dalam Konferensi Islam Asia Afrika 1965,” jelas Hasto.
Sekjen DPP PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, Bung Karno mengubah tata dunia yang tidak lagi terbagi dalam dua blok besar, antara Blok Barat dan Blok Timur.
Bung Karno membangun kekuatan bangsa-bangsa baru yang membangun koeksistensi damai dan bercita-cita mewujudkan tata dunia yang lebih demokratis dan berkeadilan.
Lebih lanjut kata Hasto, sebenarnya ada beberapa aspek yang melatari Bung Karno mengimplementasikan pemikirannya itu.
Pertama, pemikiran Bung Karno didasari ideologi Pancasila yang berintikan kemanusiaan, internasionalisme, keadilan, dan penghormatan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
Kemudian, Bung Karno ingin membangun tata dunia baru, di mana Pancasila menjadi tahapan lebih lanjut, bahkan puncak dari ideologi-ideologi besar yang ada saat itu.
“Pemikiran Bung Karno berdasarkan postulat bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme,” kata Hasto.
Dia juga menilai Bung Karno ingin membangun solidaritas antarbangsa untuk mengedepankan koeksistensi damai menghadapi realitas dunia yang anarkistis.
Lalu, Bung Karno juga memperjuangkan struktur dunia yang demokratis, sederajat dan berkeadilan, berbeda dengan geopolitik barat yang melakukan intervensi kedaulatan dengan atas nama demokrasi.
Di sisi lain, lanjut Hasto, pemikiran geopolitik Soekarno merupakan falsafah bagi kepemimpinan Indonesia bagi dunia.
Dalam mewujudkan kepemimpinan itu, tambah Hasto, supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi dikedepankan, antara lain melalui kebijakan perguruan tinggi sebagai City of Intellect.
“Terakhir, ada korelasi antara pemikiran geopolitik Soekarno dalam memperjuangan kepentingan nasional Indonesia melalui diplomasi luar negeri dan diplomasi pertahanan di dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme,” tandas Hasto.
