Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Wara Sundari Reny Pramana menyatakan prihatin dengan kembalinya beberapa daerah di Jatim yang kembali memasuki zona merah pandemi Covid-19. Oleh karena itu pihaknya meminta pemprov dan pemkab/pemkot untuk kembali menegakkan protokol kesehatan (prokes) harus lebih tegas lagi tindakan terhadap pelanggaran prokes, tidak lagi sekedar himbauan.
“Ikut prihatin, karena masyarakat menganggap pandemi covid ini sudah selesai sehingga banyak yang abaikan terhadap protokol kesehatan. Dan juga saya keliling di beberapa wilayah masih banyak yang tidak bermasker, pedagang maupun pembeli, banyak kepala daerah yang terpapar juga, serta juga pemerintah daerah harus lebih pro aktif membiasakan pola hidup baru,”papar Wara politisi asal Fraksi PDIP Jatim.
Soal rencana pemerintah membuka kembali sekolah tatap muka awal tahun 2021, melihat munculnya daerah sebagai zona merah pandemi Covid-19, kata wanita yang akrab dipanggil bunda Reni ini, berharap ditunda dulu.
“Memang disamping menerapkan prokes secara ketat, kami berharap ditunda. semua harus bersabar sampai vaksin betul-betul sudah tersedia di Indonesia,”kata Wara yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kab kediri.
Tak hanya itu, lanjutnya, pihaknya juga berharap untuk instansi pemerintah maupun swasta pihaknya berharap rapat-rapat yang menghasilkan berkerumun atau tatap muka langsung, untuk menjaga keamanan agar tak menjadi cluster baru idealnya bisa melalui daring lebih aman, kalaupun dilakukan secara tatap muka, harus di ruangan terbuka.Dan tentunya perlu ada punismen bagi pelanggar prokes.
Sekedar diketahui, Zona merah di Jawa Timur kembali bertambah. Jika sebelumnya hanya ada satu zona merah yakni Lumajang, kini ada empat kabupaten/kota dengan status zona merah. Empat kabupaten/kota yang menjadi zona merah yakni Jember, Situbondo, Kota Batu, dan Jombang. Sedangkan Lumajang yang sebelumnya berstatus zona merah berganti menjadi zona oranye
