PDI Perjungan membentuk Tim Penegak Disiplin Partai yang akan menegakkan disiplin protokol Kesehatan pada pelaksanaan Pilkada 2020. Tim akan bertugas memantai kegiatan calon kepala daerah yang diusung PDIP.
“Kekuatan utama Tim Penegak Disiplin justru terletak pada sosialisasi dan pencegahan. Kalau banyak penindakan, artinya fungsi sosialisasi dan pencegahan gagal,” ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Dijelaskan Hasto, Tim Penegak Disiplin Partai itu dibentuk di tiap struktur kepengurusan tingkat provinsi (DPD) maupun kabupaten/kota (DPC). Seluruh wakil ketua di tiap tingkatan kepengurusan akan menjadi ketua tim yang mencakup deputi bidang sosialisasi dan komunikasi, deputi bidang logistik dan kesehatan, yang tugasnya menyediakan alat pelindung diri, deputi bidang pelaporan, serta deputi bidang pencegahan dan penindakan.
Hasto mengatakan deputi bidang pencegahan bersama-sama dengan deputi bidang sosialisasi harus bekerja aktif memantau setiap kegiatan yang diselenggarakan calon kepala daerah maupun timsesnya. Mereka harus melakukan patroli dengan mengecek lokasi sebelum hingga setelah acara berlangsung.
“Kalau tidak pakai masker, nah itu deputi penindakan langsung bertindak, difoto, lalu keluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3. Jadi langsung sanksi itu di lapangan dan kemudian didukung oleh dokumen administrasi,” kata Hasto.
Tim pencegahan bertugas mengingatkan, tim penindak akan bergerak jika ada kader yang masih melanggar meskipun telah diingatkan dan nantinya akan diberikan sanksi kepada timses.
“Langsung ditegur kasih sanksi. Kita melakukan penindakan terhadap mereka-mereka yang tidak menggunakan masker. Hanya, sanksi hanya bisa kita berikan kepada anggota dan kader PDI Perjuangan. Karena ini instruksinya internal partai untuk menegakkan bahwa kader dan anggota partai itu wajib hukumnya untuk memenuhi protokol kesehatan,” tegasnya.
Bukan hanya jajaran pengurus atau kader yang bisa ditegur. Tim pun bisa memberi teguran kepada calon kepala daerah usungan PDIP yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan.
“Bisa kita tegur karena mereka adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyatnya,” jelas Hasto.
Tim juga memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong. Dengan begitu, kantor-kantor partai di daerah sebagai pusat gotong royong untuk memproduksi masker. Kantor PDIP harus dijadikan sebagai posko pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19.
Kader yang membahayakan masyarakat dan telah mendapat tiga kaliteguran tertulis namun tetap lalai akan diberikan sanksi berat berupa dibebas tugaskan oleh DPP PDIP. Hasto mengatakan PDIP akan berkomitmen menegakkan kedisiplinan tersebut.
“Bagi PDI Perjuangan, mendapat sanksi peringatan saja sudah aib. Jadi Partai tidak bisa melakukan pemecatan sembarangan,” imbuhnya.
